Bupati Sampaikan LKPj 2007

Butuh Investor Bangun Sekadau


Heranus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau


Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) dimasudkan sebagai upaya untuk mengimplementasikan sistem demokrasi dalam tatanan kehidupan politik dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. LKPj juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
Demikian kata Bupati Sekadau, Simon Petrus, S.Sos. M.Si sebagai pengantar penyampaikan LKPj 2007 di hadapan sidang paripurna DPRD Sekadau, Kamis (11/9).
Dalam LKPj-nya, Simon, mengatakan terbatasnya pemasukan tenaga listrik yang masih seringkali mengakibatkan pemadaman bergilir di Kabupaten Sekadau mengakibatkan kurangnya minat investor untuk menanam modal di Sekadau. "Kedepan kita berusaha untuk mencari sumber pasok listrik lainnya sesuai dengan biaya dan kemampuan keuangan daerah," kata Simon.
Persoalan lain lanjut Simon, masih kurang memadai air bersih dalam mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sekadau dan masih terjadinya pengrusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam (SDA) secara ilegal. Persoalan lain adalah masih tingginya angka pengangguran, akibat kurangnya lapangan pekerjaan.
Dalam melaksanakan urusan desentralisasi tugas perbantuan dan umum, Kabupaten Sekadau selama tahun 2007 ditemukan beberapa masalah, diantaranya, sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang memadai baik fisik maupun non fisik. Selaian itu tenaga pengajar terutama guru yang berada di daerah terpencil masih terbatas sehingga beraplikasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Tenaga medis masih terbatas, dana untuk membangun inrastruktur dasar juga masih terbatas.
Simon menjelaskan ada beberapa langkah penting yang akan dilakukan Pemkab dalam mencari solusi yang akan dijadikan dasar untuk perbaikan kedepan untuk memicu pembangunan di Kabupaten Sekadau, antara lain mempercepat proses pembagunan melalui pendekatan yang lebih komprehensif terutama melalui sarana dan prasarana gedung, kantor, mobilitas, dan sarana SDM yang meliputi aspek hukum maupun politik yang bermuara pada pembangunan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Terhadap persoalan guru dan tenaga medis yang berada di daerah terpencil, Simon mengatakan akan memberi insentif sesuai dengan kemampuan bagi para guru dan tenaga medis yang berada di daerah terpencil. Insentif ini diberi untuk memotivasi mereka agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
”Kita juga akan mencari sumber pasokan listrik lainnya sesuai dengan biaya dan kemampuan keuangan daerah, terutama memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk pembangkit listrik,” jelas Simon.
Terhadap tindakan pengerusakan lingkung, pihaknya akan melakukan tindakan preventif, disamping melakukan peningkatan SDM yang profesional dan mengoptimalkan pembangunan dan penyajian informasi dalam rangka mendorong peningkatan investasi dalam bentuk kerjasama bilateral sehingga terbentuk jaring kerja yang luas.
Hadir dalam penyampaian LKPh tersebut, Wakil Bupati Sekadau Abun Ediyanto, Ketua dan Wakil DPRD Sekadau, Dandim Sanggau, Kapolres, dan Muspida yang ada di lingkungan Pemkab Sekadau. Sidang yang dilaksanakan di aula DPRD Sekadau itu juga dihadiri 22 dari 25 anggota DPRD Sekadau.□