Pemkab Tengahi Sengkarut PT Parna Agro Mas

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

Ratusan warga dari Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau memadati gedung pertemuan kecamatan baru-baru ini. Kedatangan warga tersebut, hendak merundingkan solusi dari penantian atas lahan sertifikat milik masyarakat yang sekarang sudah ditumbuhi pohon kelapa sawit. Areal perkebunan yang dikelola oleh PT Parna Agro Mas dahulunya lahan tersebut dikelola oleh PT Patriot Andalas.
Persoalan warga menuntut pola yang kemudian ditawarkan pihak perusahaan dengan uang tunggu dan disetujui hingga bulan Desember. Tetapi dalam perjalanannya, pola yang ditawarkan ini, tidak masuk di masyarakat.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Bupati Sekadau, Simon Petrus, S.Sos. MSi, beserta kepala dinas kehutanan, perkebunan dan pertambangan Ir. Ahmad Yani, MP serta dari pihak BPN Kabupaten Sekadau, Muspida dan Muspika, para petani dan tokoh masyarakat setempat.
Tiga opsi penyelesaian lahan sertifikat yang ditawarkan oleh PT Parna Agro Mas rencananya bulan Januari 2009 mendatang, hal ini berdasarkan hasil analisis, yaitu, opsi bagi hasil dan bagi fisik, tetapi belum ada hasil dan tidak layak dilaksanakan, dan ketiga opsi sewa lahan, sewa lahan selama 20 tahun, terhitung sejak januari 2009 hingga januari 2029.
Uang sewa dibayar tiap tiga bulan sekali, dan dibayar dimuka. Petani tidak dibebeani oleh hutang, semua resiko ditanggung oleh pihak perusahaan. Demikian ujar General Manager (GM) PT Parna Agromas Suharto Sitanggang.
Lanjut Sitanggang, perusahaan tidak mencari keuntungan dari lahan sertifikat dan lahan adat, tetapi wajib menyelesaikan masalah yang ditinggalkan oleh PT Patriot Andalas, tanpa harus merugikan masyarakat. "Permasalahan ini seharusnya tidak perlu sampai ke kabupaten. Persoalan ini harusnya bisa diselesaikan di kecamatan," ungkap Camat Belitang Hilir Abang M. Saleh, S.Sos.
Saat tiba mendengarkan penyampaian dari pihak warga yang hadir Kepala Desa Tapang Pulau, Urbanus Darwin memulai pembicaraan mengatakan, permasalahan ini sudah sering disampaikan, bahkan hingga ke DPRD, serta pihak perusahaan. Malahan saya sempat dulunya diusir oleh Irwan Saragih ketika menjabat sebagai GM di PT. Parna. "Pada saat saya menanyakan lahan sertifikat itu, saya sempat diusir oleh pihak perusahaan. Saat diusir itu saya masih menjadi warga biasa, belum menjadi kades," ungkapnya.
Da, sapaan akrab Kades Tapang Pulau juga membeberkan dua opsi yang ditawarkan pihak perusahaan dinilainya sangat sulit diterima oleh warga, mengenai bagi hasil dan bagi fisik. "Kalau opsi ketiga mengenai sewa mungkin bisa diterima oleh warga mengingat krisis global yang terjadi sekarang, mohon ditampung kembali untuk bekerja warga yang sudah tidak berdaya dengan keadaan yang ada, sebagai penoreh karet," pintanya.
Pada Tanggal 23 Desember 2004 lalu, serahterima fisik di gedung ini, antara pihak PT Patriot Andalas dengan Pihak PT Parna Agro Mas, yang dihadiri oleh Bupati Sekadau. Pola yang dianut pihak PT Parna secara hukum itu mengacu pada pola yang dahulunya digunakan pihak PT Patiot Andalas.
Irwan Saragih selaku mantan GM PT Parna Agro Mas menjelaskan pola yang dikembangkan tujuh setengah, dimana lima untuk inti, dua untuk plasma, dan 0,5 untuk prasarana. "Persoalan ini hanya masalah teknis dan masalah ini akan ditangani oleh tim terkait. Ini akan diurus oleh tim terkait," janji Bupati Sekadau Simon Petrus, dalam menyikapi masalah tersebut.
Pertemuan tersebut oleh masyarakat belum dianggap selesai. Namun mengingat warga yang hadir harus kembali ke rumah masing-masing dan berjarak cukup jauh. Pada dasarnya, Pemkab Sekadau sangat respon terhadap keluhan warga dan perusahaan agar masalah ini secepatnya terselesaikan. "Kita tidak akan kemana-mana, sampai persoalan ini selesai. Besok kita akan lanjutkan lagi dengan tim terkait," jelas Simon lagi.□