Pemdes Diminta Buat Kebijakan yang Benar

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau


Mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2002 tentang Pemerintah Desa, Bupati Sekadau, Simon Petrus, S.Sos., M.Si meminta kepada pemerintahan yang ada di tingkat desa agar dalam membuat suatu kebijakan harus memahami atur-aturan yang berlaku, dengan demikian pemerintahan desa bisa terlaksana dengan baik.
"Saya minta kepada para kades agar dalam membuat suatu kebijakan harus mengacu pada aturan yang benar, jangan membuat suatu kebijakan di luar kontek yang salah atau tidak mengacu pada aturan-aturan yang ada," pintanya.
Sebab kata orang nomor satu di Bumi Lawang Kuari ini antara pemerintahaan kabupaten, kecamatan dan desa merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian maka tercapai tugas dan fungsi pokok sebagai pemerintahan desa.
"Inilah suatu amanah yang telah diatur dalam PP 72 Tahun 2002," terang Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau ini.
Kades diminta, dalam menganggarkan Anggaran Dana Desa (ADD), lanjut Simon supaya melibatkan BPD atau DPR-nya Desa, baik itu program desa, kebijakan atau apapun rencananya desa ke depan harus diremukkan bersama, sehingga adanya kesepakatan dalam pemerintahaan desa.
Menurut Simon, kerab kali banyak masyarakat yang menyalahkan kabupaten terutama dalam hal pendataan jumlah penduduk miskin. Padahal semua data yang diperoleh kabupaten berasal dari desa. "Sudah jelas kalau data yang dari desa tidak benar secara otomatis kabupaten juga tidak benar datanya," terangnya.
Dari itu Simon berharap supaya, pemerintah desa benar-benar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, dengan begitunya satu kesatuan serta keharmonisan pemerintah daerah, kecamatan dan desa serta masyarakat bisa tercapai dengan baik.□