Bupati Sampaikan Nota RAPBD 2009

Hermanus HartonoBorneo Tribune, Sekadau Sesuai kebijakan umum APBD (KUA) Perioritas Dan Pelaporan Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2009 yang telah disepakati bersama, ternyata mengalami beberapa kendala pembangunan seperti, rendahnya produktifitas pertanian dalam arti luas, dukungan infrastruktur masih belum memadai, kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat relatif rendah serta masih besarnya jumlah desa tertinggal dan penduduk miskin.Memperhatikan terhadap beberapa persoalan di atas maka perioritas pembangunan Kabupaten Sekadau Tahun 2009 seperti yang diungkapkan Bupati Sekadau Simon Petrus dalam sambutan rapat paripurna pengantor nota RAPBD Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2009 di ruang sidang DPRD Jumat (19/12), akan revitalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan, peningkatan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan akses, kualitas pendidikan dan kesehatan dan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan.Penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2009 ini lanjut Simon, merupakan kesinambungan dari program satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dengan mengacu pada visi, misi kebijakan umum APBD (KUA) perioritas dan plafon anggaran (PPAS), isus-isu strategis Kabupaten Sekadau dan nasional tahun 2009, serta aspirasi yang berkembang di masyarakat dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Sekadau, yang kesemuanya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.Masih menurut Simon, seara strategis garis besar rancangan APBD tahun 2009 dibagi dalam tiga bagian, yaitu antara lain rancangan anggaran pendapatan, rancangan anggaran belanja dan rancangan anggaran pembiayaan. Rancangan pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut, rancangan bagian pendapatan asli daerah sebesar Rp9,25 milir dari seumber pajak daerah ditargetkan sebesar Rp4,2 milir, retribusi daerah Rp2,51 milir dan pendapan lain-lain asli daerah yang sah Rp2,58 milir. Rancangan bagian dana perimbangan sebesar Rp323,41 miliar yang bersumber dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak ditargetkan Rp31,81 milir, dana alokasi umum (DAU) ditargetkan Rp248,98 milir dan dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan sebesar Rp42,62 milir. Rancangan bagian lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp7,71 milir yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp5,99 milir, dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp437 juta, bantuan keuangan dari provinsi sebesar Rp1,28 milir.